Pengrekrutan politik

 Pengrekrutan politik

A.    Pengrekrutan politik

Perekrutan politik adalah suatu proses seeleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administrative maupun politik. Dalam pengertian lain, rekruitmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi,menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya.

            Proporsi individu dalam masyarakat tertentu yang aktif pada tingkatan  tertinggi dalam partisipasi poltik, yaitu mereka yang menduduki jabatan-jabatan politik dan administratif, hanya merupakan kelompok minoritas dari penduduk seluruhnya. Lagi pula, proporsi ini boleh dikatakan hampir-hampir tidak bertambah bila mereka yang mencari  jabatan politik dan jabatan administratif dimasukkan, seperti yang seharusya jika melakukan penilaian terhadap pengrekrutan politik yang efektif.

            Akan tetapi, bagaimanapun juga keabsahan teori-teori ini, salah satu perhatian utama dari sosiologi politik, adalah untuk menyelidiki dan menerangkan hal pengrekrutan orang-kekuasaan orang-orang yang menjalankan kekuasaan politik, apakah hal itu dilakukan dengan menduduki jabatan politik seperti perdana menteri atau presiden, anggota pemerintah atau menjabat Gubernur negara bagian, anggota Dewan Kotapraja setempat atau walikota, ataupun dengan menjadi anggota dalam birokrasi nasional atau birokrasi lokal dan menjadi pegawai sipil, administrator negara bagian atau pejabat pemerintah lokal. Demekian pula, perhatian tersebut jadi meluas sampai tertuju pada personil partai yang tengah berkuasa dan hirarki pemerintah dalam masyarakat totaliter.[1]

Adalah penting untuk menyelidiki pengrekrutan bagi satu birokrasi, bukan hanya karena perbedaan antara politikus dengan administrator itu sudah pasti kabur dalam masyarakat totaliter di Uni Sovyet, Eropa Timur, dan Cina Komunis, akan tetapi juga karena adanya perbedaan politik dan administarsi itu semakin menjadi idak berarti apabila orang bergerak dari daerah periphery (batas-luar) menuju ke pusat sistem politik.

Penetaan kelembagaan setiap sistem politik merupakan faktor relevan lain dalam pengrekrutan politik. Apakah suatu sistem politik memiliki penataan kelembagaan yang unitarian ataupun bersifat federal, atau sejauh mana terdapat peleburan atau pemisahan di antara kekuasaan-kekuasaan, umpanya akan memberikan variasi lingkungan yang penting. Selanjutnya, ciri-ciri yang ada dari sistem politik itu juga penting. Kanada selain menyajikan contoh dari sistem politik dalam mana doktri kepegawaian sipil yang politis netral dapt diterima, juga melukiskan suatu penyimpangan dari doktrin tersebut, sehingga sejumlah politisi terkemuka, diantaranya Mackenzie King dan Lester Pearson, memasuki dunia politik lewat jalur kepegawaian dinas sipil.

B.     Sistem pengrekrutan politik

Sistem pengrekrutan politik tentu saja memiliki keragaman yang tiada terbatas, walaupun dua cara khusus selleksi pemilihan melalui ujian serta latihan dapat dianggap sebagai yang paling penting.

Selain cara pengrekrutan yang biasanya diasosiasikan dengan perubahan-perubahan personil yang ekstensif, terdapat juga cara lain yang lebih sering diasosiasikan dengan pengrekrutan yang berkesinambungan dari tipe personil yang sama. Salah satu alat sedemikian ini adalah cara patronage ,  yaitu suatu sistem yang tetap penting (sampai sekarang).

Berbeda dengan sistem patronage, akan tetapi juga cenderung untuk mengekalkan tipe-tipe personil tertentu, ada lagi satu alat pengrekrutan yang jelas dapat disebutkan sebagai mampu memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah.

C.    Pengrekrutan jabatan administratif

Training dan pengrekrutan secara sistematis untuk pemegang jabatan politik tidak sama di tiap negara demokrasi barat, akan tetapi ada sedikit persamaannya dengan pengrekrutan para pemegang jabatan administratif

Dinas pemerintahan federal direkrut lewat sistem kegunaan (merit system) daripada (dan tidak melalui) sistem pilih kasih (spoils system). Akan tetapi pentingnya sistem yang belakangan ini (terlepas dari patronage yang ada di tangan partai dan pribadi presiden yang berkuasa) terlihat dari masih tetap dijadikannya sistem tersebut sebagai alat untuk merekrut pejabat-pejabat utama. Tentu saja terlalu sangat menyesatkan untuk menyimpulkan bahwa jabatan itu dibagi-bagikan kepada para pendukung partai semata-mata untuk menjawab tuntutan patronage. Sistem yang belakanga ini ada;ah lebih penting dalam melimpahkan jabatan-jabatan kecil kepada para pendukung, karenanya tetap masih dimasukkan dalam sistem “pilih kasih”. Jabatan-jabatan kecil itu mencakup seperti supir, stenograf, dan jabatan sejenis lainnya. Apa yang dimaksud dengan sistem “pilih kasih” dari segi politik adalah bahwa jabatan-jabatan tertinggi mungkin diisi dengan “orang-orang luar “yang bukan pegawai sipil karier. 

Penggunaan sistem “pilih kasih” secara besar-besaran sebagai cara pengrekrutan, seperti dijelaskan pada gambaran yang disebut terlebih dahulu, telah menjadi sangat berkurang dan pengrekrutan berdasarkan “kegunaan” diperkenalkan semenjak berlakunya Civil Service (Prndleton) Act tahun 1883. Sistem kegunaan secara berabgsur-angsur kian meluas oleh klasifikasi sistematis dari kenaikan tingkatan gaji, introduksi rencana pensiun (keduanya erat hubungannya dengan pola jasa) dan dengan perluasan langsung melaui perundang-undangan federal perintah-perintah eksekutif.

Kebanyakan pegawai sipil kini telah direkrut melaui sistem kegunaan(para veteran masih mendapatkan pengutamaan, akan tetapi mereka masih harus mencapai standar tertentu yang diisyaratkan), pengrekrutan tidak dipusatkan dan setiap depaertemen melakukan ujian serta membuat pengangkatan sendiri.

Training bagi pegawai sipil inggris didasarkan atas konsep pendidikan dalam dinas (in-service) atau konsep pendidikan kejuruan, dan hanya sedikit diberikan dengan intruksi khusus. Pangkat terendah dalam klas administratif  adalah pembantu kepala, karena hal itu merupakan tingkat pendidikan.

D.    Rekruitmen dalam tradisi partai inggris

Menjadi anggota sebuah partai dalam tradisi inggris memerlukan lebih banyak pengorbanan daripada sekedar mendapatkan kartu anggota. Selain mendapatkan kartu anggota seseorang juga harus rajin membayar iuran angota serta mengikuti kegiatan partai. Bagi mereka yang memiliki ambisi besar untuk meraih karir politik yang lebih tinggi perlu memasuki tradisi magang yang sudah baku dalam tradisi partai kuat inggris. Setiap anggota legislatif berhak untuk menapak karir sebagai Perdana Menteri Inggris memastikan tradisi magang sebagai jalur utama menuju sukses karir seorang politisi. Keberhasilan anggota legislatif selama masih magang akan membuka jalan menuju tahap selanjutnya, yakni, diangkat menjadi menteri muda. Dalam menjalankan tugasnya selaku menteri muda kehebatan dan keahlian selaku politisi diuji selama debat di parlemen dengan oposisi. Jika sang menteri muda gagal maka ia akan kembali menjadi anggota legislatif. Jika berhasil ia bisa berharap untuk menanjak menuju menteri kabinet . partai politik Inggris sangat ketat dalam menseleksi calon pemimpin mereka. Hanya anggota yang telah berkarir sangat bagus selama lebih dari dua puluh tahun dapat berharap menjadi Perdana Menteri. Partai politik inggris tidak mengenal sistem pencalonan yang bersifat mendadak dan asal berani atau asal kaya seperti di Amerika. Inggris menuntut calon perdana menteri yang sudah mengenal betul segala seluk beluk kehidupan politik di parlemen dan teruji kesetiaan politiknya terhadap partai masing-masing.

E.     Partai konservatif

Partai konservatif mengklaim memiliki tidak kurang dari dua juta anggota yang membeli kartu dan membayar iuran. Anggota partai sebanyak itu diorganisir melalui cabang organisasi paling bawah yakni constituency associations atau partai lokal. Pada setiap wilayah pemilihan terdapat sebuah partai lokal yang merupakan unsur vital bagi partai konservatif. Peranan partai lokal sangat besar dalam kehidupan politik inggris. Partai lokal melaksanakan berbagai fungsi penting, anatar lain:

a)      Memilih calon anggota parlemen

b)      Menyebarkan informasi tentang perkembangan partai

c)      Meningkatkan dan memelihara minat masyarakat pemilih terhadap eksistensi partai.

Fungsi pemilihan calon anggota parlemen adalah fungsi paling penting dari asosiasi tersebut. Sekalipun peranannya sangat menentuka namun pengurus partai lokal bersifat suka rela dalam arti tidak dibayar. Oleh karena itu partai lokal dibantu oleh agen partai yang digaji oleh Kantor Pusat.[2]

Secara organisatoris partai lokal adalah organisasi paling bawah, bersifat suka rela, dan sering pula disebut sebagai partai massa. Setiap tahun partai lokal mengirimkan delegasinya (termasuk di dalamnya wakil dari organisasi yang berafiliasi dengan partai konservatif) ke Konperensi Tahunan. Konperensi ini membahas berbagai kebijaksanaan partai dan bertujuan untuk mempengaruhi partai. Sekalipun demikian konperensi tidak banayk berpengaruh terhadap kebijaksanaan partai karena dua hal:

a.       Hasil konperensi tidak berpengaruh terhadap partai baik diparlemen maupun kabinet

b.      Konperensi tidak memilih ketua partai yang pailng strategis posisinya baik selaku ketua oposisi atau perdana menteri.

Sebaliknya, ketua kantor pusat dipilih oleh ketua partai. Konperensi tahunan diselengarakan oleh ketua kantor pusat. Sebagai pelaksana partai loakal yang akan dibahas  di koperensi. Hanya proposal yang sesuai dengan garis kebijaksanaan partai yang akan diterima pelaksana untuk dibahas dalam konperensi tahunan. Dengan demikian konperensi tahuan tidaj berpengaruh terhadap organisasi partai secara keseluruhan, malah sebaliknya di pengaruhi oleh kantor pusat yang berperan sebagai organisasi pendukung ketua partai.

The central office (kantor pusat) instasi yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses seleksi calon anggota parlemen. Kantor pusat adalah badan yang menopang kegiatan pemimpin partai . organisasi nasional ini didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang ahli dalam bidangnya. Sebagai pusat syaraf partai, kantor pusat ikut serta dlam proses penyusunan kebijaksanaan partai serta mengendalikan kegiatan-kegiatan asosiasi di tinglat lokal, tidak jarang para staf kantor pusat juga bertindak selaku dinas intelijen partai demi suksesnya program-program partai. Tujuan pokok kantor pusat adalah jelas, yakni mempersiapkan partai untuk merebut kemenangan dalam musim pemilihan di masa datang.

Partai lokal ini memiliki perangkat oganisasi pelaksanaan pemilihan calon yang terdiri dari para pemimpin partai lokal serta wakil-wakil dari organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan partai. Panitia seleksi sangat besar pengaruhnya dalam menetukan calon terpilih. Dalam awal hanya sekitar dua pluh orang dari ratusan calon yang mendaftar. Dari kelompok terpilih ini kemudian akan diseleksi lebih ketat untuk mendapatkan tidak lebih dari empat orang calon. Tahap berikutnya adalah acara pemilihan calon tunggal dalam sebuah jamuan sosial. Daam acara yang melibatkan isteri dan anak calon ini setiap calon akan diberi kesempatan untuk menyampaikan programnya dan menjawab pertanyaan dalam waktu yang ditentukan. Setelah acara persentasi selesai maka diadakan pemilihan berulang hingga diperoleh seorang calon. Bagi yang terpilih kemudia akan diperkenalkan kepada seluruh hadirin. Calon mayoritas inilah yang akan dikirim oleh dewan eksekutif asosiasin ke parlemen.

Anggota partai konservatif diparlemen sangat menentukan proses pemilihan partai leader di parlemen. Party leader inilah bakal calon perdana menteri inggris jika partai konservatif memperoleh saura mayoritas dalam pemilihan parlemen. Jika gagal memenagkan pemilihan parlemen maka seorang party leader otomatis menjadi ketua partai oposisi. Sesuai dengan prosedur partai konservatif bekas perdana menteri margaret thatcher pertama kali menjadi anggota parlemen karena dipilih oleh asosiasi pemilih di tingkat distrik pemilih. Untuk menjadi seorang perdana menteri thatcher perlu berjuang puluhan tahun dan membutuhkan dukungan dari anggota partai konservatif di parlemen. Jadi thatcher dipilih sebagai party leader menggantikan edward heat karena konservatif kalah dalam pemilihan 1974.  Kemenangan konservatif di bawah thatcher dalam pemilihan 1979 menempatkan margaret thatcher sebagai perdana menteri inggris wanita untuk pertama kalinya . dua hal yang dapat kita simpulkan dari proses rekruitme elit politik puncak disini, yakni:

1.      Peranan partai sangat menentukan dalam rekrutmen dengan mengubah seorang anggota partai biasa enjadi perdana menteri inggris.

2.      Perdana menteri inggris harus melewati dua lapis masyarakat pemilih yang sangat menentukan, yakni, di t9ingkat distrik dan di tingkat parlemen.

Sistem pelapisan ini dengan sendirinya mengokohkan posisi partai sebagai badan penentu kehidupan politik inggris.

F.     Partai buruh

Dalam tradisi partai buruh di kenal dua jenis keanggotaan partai, yakni, anggota langsung dan anggota tidak langsung. Anggota partai langsung adalah aktifis partai yang memilki kartu anggota dan membayar iuran anggota. Anggota tidak langsung adalah bagian terbesar dari pendukung partai buruh yang jumlahnya tidak kurang dari enam juta orang. Anggota tidak langsung umumnya adalah anggota serikat buruh yang berafiliasi dengan partai buruh. Dana yang terakumulasi dari keanggotaan serikat buruh secara tidak langsung merupakan salah satu sumber keuangan partai buruh.

Sebagaiman partai konservatif, partai buruh juga menyelenggarakan konperensi tahunan. Namun berbeda dengan konperensi partai konservatif, hasil konservatif partai buruh sangat strategis sifatnya. Pertemuan tahunan ini menyusun kebijaksanaan partai dan memilih komisi eksekutif nasional (NEC). Jika dua pertiga dari yang hadir mendukung usulan kebijaksanaan maka usulan tersebut akan menjadi kebijaksanaan partai. NEC mengendalikan organisasi partai khususya lembaga penelitian partai yang merupakan sumber prakarsa kebijaksanaan partai. Sekalipun demikian hasil konperensi partai tidak sepenuhnya mengikat partai buruh di parlemen. Konperensi nasional partai buruh juga tidak ikut campur tangandalam proses pemilihan ketua parati di parlemen.

Rekrutmen calon anggota parlemen dalam partai buruh tidak di monopoli oleh partai lokal. Partai lokal dan serikat buruh menentukan daftar para calon anggota legislatif. Ada semacam kebiasaan yang terus berlaku dalam proses pencalonan , yakni, jarang terjadi seorang calon muncul dalanm daftar bila tidak cukup mendapat dukungan dari serikat buruh. Calon antar lain harus memenuhi kriteria yang ketat, yakni, anngota partai buruh selama satu priode tertentu serta anggota serikat buruh.

G.    Rekrutmen dalam tradisi partai politik jerman barat

Kanselir helmut kohl yang tubuhnya berukuran besar, sehingga dijuluki “sang beruang” atau “der bar” sudah sejak usia 17 tahun menapak karir di partai Kristen Demokrat (CDU). Kepercayaan untuk memimpin CDU baru diberikan setelah meraih dan mempertahankan reputasi bagus selama bertahun-tahun di dalam partai di negara bagian di mana ia tinggal. Pola rekrutmen elit puncak ini mencerminkan besarnya peranan partai politik dalam proses tersebut.

            Sungguh menarik untuk dicatat bahwa jerman berhasil mengubah pendapat umum dunia yang semula menuduhnya sebagai negara totaliter dan kni berubah menjadi negara demokratis. Bangunan sistem demokrasi jerman berdiri di atas undang-undang dasar 1949 yang lebih terkenal dengan istilah Basic Law. Pasal 21 ayat 1, misalnya, dengan tegas menyatakan bahwa organisasi partai politik harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Ayat 1 dalam pasal yang sama juga menyebut dengan jelas bahwa partai politik wajib untuk ikut serta dalam membentuk opini publik. Partai politik jerman memang dituntut lebih banyak untuk mewakili masyarakat umum karena khawatir terhadap munculnya gerakan massa seperti pada masa hitler.

            Karir politik seorang warga Jerman Barat dimulai dengan aktif sebagai anggota partai. Reputasi bagus sebagai kader partai atau pendatang baru yang sangat menjanjikan kemajuan merupakan kriteria dasar yang harus dipenuhi seorang anggota yang berambisi untuk masuk dalam daftar nominasi partai. Namun prestasi luar biasa juga memungkinkan seorang warga negara Jerman Barat yang tidak terdaftar sebagai anggota partai untuk meniti karir di Bundestag (parlemen).

H.    Rekrutmen dalam tradisi politik perancis

Rekrutmen calon anggota legislatif dalam tradisi politik perancis, khususnya sejak Republik ke V, tergantung pada kebijaksanaan organisasi partai nasional. Partai Gaulist atau The Rassemblement pour la Republique atau RPR menggunakan komisi nominasi sebagai pengawas pelaksanaan seleksi calon. Badan ini terdiri sekretaris jenderal dan elit partai di parlemen yang bertugas menyeleksi daftar calon yang selanjutnya akan ditandatangani oleh Komite Sentral.

Tidak jarang RPR “menerjunkan” calon-calon pilihan partai pusat sehingga menimbulkan persoalan dengan para anggota partai lokal dan daerah. Partai lokal biasanya tetap bertahan dengan daftar calon yang kurang disukai oleh pusat sekedar untuk menggertak “penerjuanan” calon dari pusat. Calon anggota legislatif partai-partai kanan (RPR/UDF) sebagian besar berasal dari jajaran pegawai pemerintah perancis. Mereka juga dikenal sebagai alumi I Ecole Nationale d’Administration (ENA).

Partai socialiste cenderung lebih terdesentralisir dalam proses seleksi calon anggota legislatif dibandingkan dengan partai RPR atau UDF. Namun dalam keadaan yang sangat memaksa organisasi partai nasional bisa ikut campur dalam seleksi calon anggota partai legisatif. Disentralisasi seleksi calon mengandung kelemahan juga, yakni, sering mengundang pertikaian antar anggoa partai. Seleksi calon anggota legislatif bagaimanapun juga bersifat menentukan karir politik anggota, paling tidak kariri politik di parlemen. Sebagian besar anggota partai Sosialis adalah para dosen perguruan tinggi. Wakil dari kalangan buruh justru sangat sedikit khususnya bila dibandingkan dengan anggota parlemen partai Buruh Inggris. Rekrutmen elit puncak atau Presiden Perancis berbeda dengan rekrutmen anggoa parlemen. Di samping itu, terdapat perbedaan antar tradisi pemilihan calon presiden partai-partai kanan dan partai kiri sebagai bagian dari partai kanan, RPR dan UDF membiarkan calon masing-masing bersaing dalam pemilihan awal. Sifat kompetitif pada tradisi partai kanan Perancis ini mengakibatkan ketidakpastian tentang siapa calon presiden dari partai kanan. Partai Sosialisis, sebaliknya, cenderung memanfaatkan konferensi partai untuk menentukan caon presiden.

Rekrutmen elite puncak di Perancis didasari pula oleh dua pertimbangan lain yang bersifat non-politik. Pertimbagan pertama adalah para tokoh Politik Perancis pada umumnya telah mengenal kehiduoan pemerintahan selama beberapa tahun sebelum dipercayai menduduki jabatan penting di pemerintahan. Sebuah studi menyebutkan bahwa empat perdana menteri  di bawah presiden Giscard dan Minterrand pada umumnya telah menikmati pengalaman pemerintahan yang cukup luas sebagai pejabat di birokrasi, kementerian, internasional maupun ekonomi.

Di samping pengalaman sebagai birokrat elite politik Perancis umumnya juga alaumni perguruan atau lembaga pendidikan yang sangat ternama di Perancis. Salah satu lembaga pendidikan paling terkemuka di Peransia adalah ENA. Gabungan antar latar belakang pendidikan yang bagus dan waktu tempuh dalam karir birokrasi sebelumnya yang sangat panjang merupakan syarat mutlak bagi seorang calon menteri, perdana menteri, apalagi presiden . perancis dengan demikian mempercayakan kekuasaan politiknya, sebagaimana Inggris dan Jerman Barat, pada putra-putra terbaik yang telah teruji sejak dibangku perguruan tinggi terbaik hingga karir yang sangat lama di birokrasi pemerintahan. Perancis hanya menerima putranya yang paling mampu dan loyal terhadap pemerintah yang bisa dicalonkan untuk menduduki kursi elit politik puncak. Budaya perancis menolak amatirisme politik Amerika yang mendukung sistem pencalonan presiden bagi setiap presiden bagi setiap orang yang sanggup untuk “go public” padahal sangat minim dengan pengalaman politik dan pemerintahan nasional. Sementara di Perancis orang harus membuktikan kepantasan dirinya untuk mencalonkan diri. Mitterand atau Giscard, misalnya, beberapa kali menduduki posisi di pemerintahan nasional sebelum dicalonkan sebagai presiden.    

Didalam rekruitmen politik juga dikenal istilah jalur-jalur politik yaitu:

1.      Jalur korelasi partai atau pemimpin-pemimpin partai atrinya koalisi-koalisi partai yang merupakan bagian penting didalam rekruitmen politik karena sebagian besar kesepakatan dan pengangkatan politik di adobsi dari hasil koalisi-koalisi antar partai yang berperan dalam suatu lingkup politik. Artinya rekruitmen politik tidak terlepas dari peranan koalisi partai.

2.      Jalur rekruitmen berdasar kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu artinya jalur ini menjadi criteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat didalam masyarat langsung tidak langsung menguntungkan partai politik. Semua factor-faktor tersebut perlu kita kaji dan pahami karena tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Kita harus mempunyai skill, kecakapan,keahlian untuk terjun kedalam dunia politik, karena dunia politik merupakan dunia yang keras penuh persaingan taktik dan teknik. Bukan sembarangan orang mampu dirukrut untuk m,asuk kedalam dunia politik. Orang-orang tersebut terpilih karena memang memenuhi criteria-kriteria tertentu yang di anggap mampu menguntungkan Negara maupun member keuntungan partai-partai teretentu.

3.      Jalur rekruitmen berdasarkan kaderisasi artinya setiap kelompok-kelompok partai herus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang yang di anggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu membawa mobilisasi partai-partai polotiknya sehingga member pengaruh besar di kalangan masyarakat.

4.      Jalur rekruitmen politik berdasarkan ikatan promedial. Di zaman modern ini jalur rekruitmen promedial tidak menutup kemungkinan terjadi di dunia politik. Fenomenal itu terjadi karena adanya kekerabatan yang dekat antara orang-perorangan yang memiliki jabatan politik sehingga ia mampu memindahtangankan atau member jabatan tersebut kepada kerabat dekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas kenegaraan. Contoh jalur rekruitmen plitik berdasarkan ikatan promedial: Seorang raja ketika wafat akan menyerahkan segala kekuasaannya kepada anak-anaknya, kekuasaan yang diberikan keluarga besan ketika perkawinan menantu laki-laki yang di beri jabatan penting oleh mertuanya karena memiliki persamaan marga atau suku seseorang mendapat jabatan dari sesame marga atau sukunya.[3]

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur pemakalah ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya kepada pemakalah sehingga makalah ini dapat diselesaikan.

            Shalawat dan salam pemakalah kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

            Terimakasih pemakalah ucapkan kepada dosen pembimbing yang telah membimbing pemakalah dalam menyelesaikan makalah ini, juga kepada teman-teman yang telah mendukung pemakalah dalam menyelesaikan makalah ini.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Rekruitmen politik adalah suatu proses penyeleksian individu untuk meletakkan pada peranan-peranan politik yang penting didalam suatu Negara. Peranan-peranan penting ini bukan sembarangan orang dapat mendududkinya karena orang-orang didalamnya menentukan maju mundurnya suatu Negara. Maka didalam rekruitmen politik haruslah benar-benar mencari orang-orang yang memiliki skill dan kapasitas yang maksimal karena ia akan mengemban tugas yang menyangkut masa depan suatu Negara.

B.     Kritik dan saran

Dengan adanya makalah ini kami dari penulis menyarankan agar para pembaca dapat mengambil intisari dan kesimpulan sehinnga dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun kami juga menyadari bahwa makalah ini juga mempunyai kekurangan, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Cipto, Bambang , prospek  tantangan partai politik,yogyakarta:pusataka pelajar.1996

Althoff,Phillip dkk, pengantar sosiologi politik ,jakarta:cv. rajawali,1983

http://pajaksolusi.blogspot.com/2003/06/rekrutmen-politik-di-negara-indonesia.html

---

[1] Michael rush dan Phillip Althoff, pengantar sosiologi politik ,jakarta:cv. rajawali,1983

[2] Drs. Bambang Cipto, M.A, prospek  tantangan partai politik,yogyakarta:pusataka pelajar.1996

[3] http://pajaksolusi.blogspot.com/2003/06/rekrutmen-politik-di-negara-indonesia.html